tugas uts

Tinjauan Atas Pengaturan-Pengaturan Pembatasan Ekspor Secara Sukarela Di Sejumlah Negara Maju

Upaya Washington Untuk Membatasi Arus Ekspor Mobil Jepang Ke Amerika Serikat
Lonjakan tajam harga minyak dan krisis bahan bakar di Amerika pada tahun 1979 mebuat selera pasar bergeser ke mobil berukuran kecil. Jepang sebagai produsen mobil berukuran kecil pun mulai mengekspor produknya ke Amerika. Hal ini menyebabkan tingkat produksi otomotif di Amerika menurun. Untuk melindungi industri domestiknya, Amerika mengadakan perjanjian pembatasan impor dengan Jepang pada tahun 1981. Sebagai tindak lanjut perjanjian ini, produsen mobil Amerika Serikat berusaha meningkatkan efisiensi dan memperbaiki kualitasnya, walaupun dengan begitu harga satuan produknya menjadi relatih lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan Jepang sendiri membiarkan diri dipaksa secara tidak lansung untuk menjual hasil produksinya dengan harga yang lebih mahal, sehingga mereka dapat menikmati margin laba yang lebih besar dari setiap unit mobil yang dijualnya pada konsumen Amerika.
Hal tersebut tentu saja merugikan konsumen Amerika yang terpaksa mebayar lebih mahal untuk mendapatkan satu unit mobil. Akhirnya sejak tahun 1985, Amerika tidak lagi menuntut pembatasan ekspor otomotif dari Jepang, namun Jepang secara sepihak membatasi ekspor mobilnya secara sengaja. Pada tahun 1990-an, perusahaan-perusahaan mobil Jepang melakukan investasi besar-besaran di Amerika dengan membangun pabrik-pabrik perakitan di Amerika. Tanpa memacu ekspornya, Jepang telah dapat menjual begitu banyak mobil di Amerika Serikat melalui pabrik-pabrik yang terdapat di negara itu. Dengan demikian, melalui investasi langsung, perusahaan-perusahaan Jepang mampu mengatasi ancaman hambatan perdagangan dan kontroversi di masa mendatang. Penelusuran dampak-dampak dari pengendalian ekspor secara sukarela ini cukup rumit karena adanya beberapa faktor yang berpengaruh. Pertama, mobil-mobil Jepang dan Amerika bukan merupakan subtitusi sempurna.Kedua, sampai tingkat tertentu industri Jepang memberikan reaksi atas pembatasan ini dengan meningkatkan kualitas dan menjual mobil-mobil yang lebih mahal dengan memberikan aksesori tambahan.Ketiga, industry mobil bukan merupakan pasar persaingan sempurna.

Dari paparan diatas dalam perdagangan internasional khususnya ekport import di butuhkannya etika bisnis juga di tengah persaingan yang ada,walaupun persaingan tersebut bersifat kompetitif yang artinya membutuhkan usaha juga untuk bersaing secara sehat dalam mengembangkan bisnis maupun produk-produk yang di jual ke suatu Negara tentunya banyak nya kuota yang ada mau jenis barang yang beredar paling tidak harus di sesuai dengan tingkat konsumsi suatu Negara tersebut.

Dengan demikian etika binis beperan didalam nya untuk mengatur tindakan tindakan maupun kebijakan- kebijakan yang diambil oleh suatu Negara terhadap Negara lain, dlam hal ini berarti tiap Negara punya suatu kesadaran untuk tidak menjatuh kan Negara lain tetapi bersama mengembangakan bisnis untuk kesejahterahan bersama,dalam teori etika kita mengenal dalam etika deontology dalam kasus ini adalah sebuah kewajiban bagi suatu Negara yang sudah maju untuk menerima barang dari Negara yang lain yang tentunya hal ini sudah disepakati pada organisasi perdagangan yang melibat kedua Negara tersebut jepang dan amerika. Pada dasar nya etika deontology “ tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas dari tujuan dan akibat dari tindakan tersebut”. Menekan pada motivasi dan kemauan baik dari pelaku bisnis. Hal ini dapat dilihat dari eksport mobil jepang ke amerika yang merupakan “kewajiban” yang telah diatur untuk dapat menjual barangnya ke Negara lain hal ini amerika, kemudian efek yang timbul adalah menurunkan produksi mobil di Negara amerika sendiri.

Disini dapat kita lihat etika bisnis juga terjadi saat berada di perdagangan internasional yaitu saat perjanjian pembatasan eksport jepang ke amerika, jepang dengan sengaja menurunkan kuota eksport nya dan bersedia menaikan harga jualnya di amerika disini etika teleology dapat kita lihat teori ini memaparkan “ mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak di capai atau berdasar pada akibat tindakan yang timbul” jadi dalam perdagangan internasional pun etika bisnis juga menganbil peranan dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh suatu Negara.kebebasan Negara diatur dalam tangung jawab dan di batasi oleh kebebasan Negara lain.

           

tiga strategi mempercepat dan mengembangkan pembagunan ekonomiindonesia

INILAH.COM, Jakarta – Dalam Visi Ekonomi Indonesia 2025, terdapat strategi untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Tanah Air. Apa saja?

Adapun tiga strategi utama dalam mempercepat dan mengembangkan pembangunan ekonomi Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi tinggi, menyeluruh dan berkepanjangan.

Pertama, mengembangkan koridor pembangunan ekonomi Indonesia dengan cara membangun pusat-pusat perekonomian di setiap pulau. Selain mengembangkan klaster industri berbasis sumber-sumber superior. Baik komoditas maupun sektor.

Koridor pembangunan ekonomi Indonesia terbagi dalam empat tahap. Mengindentifikasikan pusat-pusat perekonomian, misalnya ibukota provinsi. Menentukan kebutuhan pengubung antara pusat ekonomi tersebut, seperti trafik barang.

Kemudian validasi untuk memastikan sejalan dengan pembangunan nasional, yakni pengaturan area tempat tinggal dengan sistem infrastruktur serta fasilitas. Juga menentukan hubungan lokasi sektor fokus, guna menunjang fasilitas. Misal menghubungkan area pertambangan dengan kawasan pemrosesnya.

Kedua, memperkuat hubungan nasional baik secara lokal maupun internasional. Hal ini bisa mengurangi biaya transaksi, menciptakan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan dan menydari perlunya akses-akses ke sejumlah layanan. Seperti intra dan inter-konektivitas antara pusat pertumbuhan serta pintu perdagangan dan pariwisata internasional.

Integrasi ekonomi merupakan hal terbaik untuk mencapai keuntungan langsung dari konsentrasi produksi. Serta dalam jangka panjang, meningkatkan standar kehidupan. Saat ini, aktivitas ekonomi Indonesia terpusat di kota-kota, khususnya Jawa dan Sumatra. Fasilitas transportasi yang terbasa menyebabkan area industri tak menjangkau pelosok.

Pada jangka pendek, proyek-proyek yang perlu dibangun di Jawa adalah TransJawa, TransJabodetabek, kereta jalur dua, Tanjung Priok. Pembangunan tersebut diharapkan bisa berdampak langsung mengurangi kemiskinan di Jawa yang melebihi 20 juta jiwa, dua kali populasi miskin Sumatra yang sekitar tujuh juta jiwa. Pembangunan infrastruktur di Jawa bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, mempercepat kapabilitas teknologi dan ilmu pengetahuan nasional atau Iptek. Selain tiga strategi utama ini, juga ada beberapa strategi pendukung seperti kebijakan investasi, perdagangan dan finansial.

Beberapa elemen utama di sektor Iptek adalah meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan kejuruan tinggi serta pelatihannya. Meningkatkan level kompetensi teknologi dan sumber daya ahli. Peningkatan aktivitas riset dan pengembangan, baik pemerintah maupun swasta, dengan memberikan insentif serta menaikkan anggaran.

Kemudian mengembangkan sistem inovasi nasional, termasuk pembiayaannya. Saat ini, masalah utama yang dihadapi adalah kemampuan riset dan pengembangan yang digunakan untuk mencari solusi teknologi. Kemampuan pengguna untuk menyerap teknologi yang ada. Serta transaksi antara riset dan pengembangan sebagai pemasok solusi teknologi dengan penggunanya tak terbangun dengan baik.

Selain tiga koridor, terdapat tiga tahap dalam visi ekonomi Indonesia. Pada 2011-2014, persiapan dan pembangunan konsensus untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Pada 2015-2025, implementasi program-program percepatan ekonomi. Kemudian 2025-2045, mempertahankan pembangunan yang berdasarkan ekonomi tersebut.

Mengapa Kemiskinan di Indonesia Menjadi Masalah Berkelanjutan?

SEJAK awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan.
PADA umumnya, partai-partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 juga mencantumkan program pengentasan kemiskinan sebagai program utama dalam platform mereka. Pada masa Orde Baru, walaupun mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 7,5 persen selama tahun 1970-1996, penduduk miskin di Indonesia tetap tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi, yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk miskin.
Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan reformasi terlihat lebih besar lagi setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.
Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
Penyebab kegagalan
Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin.Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.
Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.
Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti dibebaskannya biaya sekolah, seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), serta dibebaskannya biaya- biaya pengobatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.
Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN.
Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada kenyataannya, data dan informasi seperti ini tidak akan dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara besar yang mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya, maupun bentuk ekonomi yang berlaku secara lokal.
Bisa saja terjadi bahwa angka-angka kemiskinan tersebut tidak realistis untuk kepentingan lokal, dan bahkan bisa membingungkan pemimpin lokal (pemerintah kabupaten/kota). Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur merasa kesulitan dalam menyalurkan beras untuk orang miskin karena adanya dua angka kemiskinan yang sangat berbeda antara BPS dan BKKBN pada waktu itu.
Di satu pihak angka kemiskinan Sumba Timur yang dihasilkan BPS pada tahun 1999 adalah 27 persen, sementara angka kemiskinan (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) yang dihasilkan BKKBN pada tahun yang sama mencapai 84 persen. Kedua angka ini cukup menyulitkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan-bantuan karena data yang digunakan untuk target sasaran rumah tangga adalah data BKKBN, sementara alokasi bantuan didasarkan pada angka BPS.
Secara konseptual, data makro yang dihitung BPS selama ini dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) pada dasarnya (walaupun belum sempurna) dapat digunakan untuk memantau perkembangan serta perbandingan penduduk miskin antardaerah. Namun, data makro tersebut mempunyai keterbatasan karena hanya bersifat indikator dampak yang dapat digunakan untuk target sasaran geografis, tetapi tidak dapat digunakan untuk target sasaran individu rumah tangga atau keluarga miskin. Untuk target sasaran rumah tangga miskin, diperlukan data mikro yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan secara lokal, bukan secara agregat seperti melalui model-model ekonometrik.
Untuk data mikro, beberapa lembaga pemerintah telah berusaha mengumpulkan data keluarga atau rumah tangga miskin secara lengkap, antara lain data keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN dan data rumah tangga miskin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski demikian, indikator- indikator yang dihasilkan masih terbatas pada identifikasi rumah tangga. Di samping itu, indikator-indikator tersebut selain tidak bisa menjelaskan penyebab kemiskinan, juga masih bersifat sentralistik dan seragam-tidak dikembangkan dari kondisi akar rumput dan belum tentu mewakili keutuhan sistem sosial yang spesifik-lokal.
Strategi ke depan
Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah sejak tahun 2001, data dan informasi kemiskinan yang ada sekarang perlu dicermati lebih lanjut, terutama terhadap manfaatnya untuk perencanaan lokal.
Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal.
Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional, tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat komunitas.
Masalah utama yang muncul sehubungan dengan data mikro sekarang ini adalah, selain data tersebut belum tentu relevan untuk kondisi daerah atau komunitas, data tersebut juga hanya dapat digunakan sebagai indikator dampak dan belum mencakup indikator-indikator yang dapat menjelaskan akar penyebab kemiskinan di suatu daerah atau komunitas.
Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah.
Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu para peneliti perlu mengembangkan sendiri sistem pemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang. Para peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan lainnya.
Belum memadai
Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum sepenuhnya memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional di daerah. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang dikumpulkan secara lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehingga keterbandingan antarwilayah, khususnya keterbandingan antarkabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga.
Dalam membangun suatu sistem pengelolaan informasi yang berguna untuk kebijakan pembangunan kesejahteraan daerah, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyediaan dana secara berkelanjutan. Dengan adanya dana daerah untuk pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibat dari kebijakan yang salah arah, dan sebaliknya membantu mempercepat proses pembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan.
Keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi statistik tersebut bahkan bisa jauh lebih besar dari biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan data tersebut. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik lokal maupun nasional atau internasional, agar penyaluran dana dan bantuan yang diberikan ke masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Ketersediaan informasi tidak selalu akan membantu dalam pengambilan keputusan apabila pengambil keputusan tersebut kurang memahami makna atau arti dari informasi itu. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis dari pemimpin daerah dalam hal penggunaan informasi untuk manajemen.
Sebagai wujud dari pemanfaatan informasi untuk proses pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan pembangunan di daerah, diusulkan agar dilakukan pemberdayaan pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pemanfaatan informasi untuk kebijakan program.
Kegiatan ini dimaksudkan agar para pengambil keputusan, baik pemerintah daerah, dinas-dinas pemerintahan terkait, perguruan tinggi, dan para LSM, dapat menggali informasi yang tepat serta menggunakannya secara tepat untuk membuat kebijakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai.
Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengelolaan informasi yang menghasilkan segala bentuk informasi untuk keperluan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai. Perlu pembentukan tim teknis yang dapat menyarankan dan melihat pengembangan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah. Pembentukan tim teknis ini diharapkan mencakup pemerintah daerah dan instansi terkait, pihak perguruan tinggi, dan peneliti lokal maupun nasional, agar secara kontinu dapat dikembangkan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah.
Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disadari bahwa walaupun kebutuhan sistem pengumpulan data yang didesain, diadministrasikan, dianalisis, dan didanai pusat masih penting dan perlu dipertahankan, sudah saatnya dikembangkan pula mekanisme pengumpulan data untuk kebutuhan komunitas dan kabupaten.
Mekanisme pengumpulan data ini harus berbiaya rendah, berkelanjutan, dapat dipercaya, dan mampu secara cepat merefleksikan keberagaman pola pertumbuhan ekonomi dan pergerakan sosial budaya di antara komunitas pedesaan dan kota, serta kompromi ekologi yang meningkat.
Hamonangan Ritonga Kepala Subdit pada Direktorat Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik
Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0402/10/ekonomi/847162.htm

kemiskinan absolute dan kemiskinan relatif

Kemiskinan absolute kemiskinan jenis ini berhubungan dengan garis kemiskinan yang didefinisikan secara internasioanal atau national.diukurnya, misalnya dengan pendapatan per hari (1$) perhari.orang yang pendapatannya di bahwa 1$ dapat di kategorikan sebagai kelompok orang miskin.kelompok orang miskin karena adanya garis kemiskinan tersebut dikatakan sebagai miskin absolute. Kesulitan konsep kemiskinan absolute adalah menentukan komposisi tingkat kebutuhan minimum karena dua hal tersebut tidak hanya di suatu Negara adat kebiasaan saja tetapi juga oleh iklim tingakat kemajuan suatu Negara dan berbagai factor ekonomi lainya.

Kebutuhan dasar dapat di bagi menjadi 2 golongan kebutuhan dasar yang di perlukan sekali untuk mempertahankan hidupnya dan kebutuhan lain yang lebih tinggi. United Nation Research institute for social development menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas 3 kelompok yaitu pertama kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan dan kesehatan ; kedua kebutuhan cultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang dan rekreasi serta ketenangan hidup dan ketiga kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi.

Kemiskinan relative,kemiskinan jenis ini tidak berhubung dengan garis kemiskinan,kemiskinan jenis ini bersumber dari prefektif masing-masing orang, yaitu karena orang tersebut merasa miskin. Kemiskinan jenis ini bisa menimpa siapa saja. Suatu contoh,bila anda seorang pegawai denganpendapatan 5 juta perbulan,misalnya suatu hari anda mengetahui rekan anda yang selevel dengan anda memiliki pendapatan yang nilainya 3x lipat dari anda,seketika anda merasa marah,geregetan. Pada kondisi tersebut anda mengalami kemiskinan relative.atau orang yang sudah memiliki tingkat pendapatan dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti tidak miskin,ada ahli yang berpendapat bahwa walaupun sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi masih jauh lebih rendah di bandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin.ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak di tentukan oleh keadaan sekitarnya,daripada lingkungan orang yang bersangkutan (Miller,1971)

Contoh lainnya misal dengan penghasilan yang anda miliki tersebut,suatu ketika anda menghadiri acara pameran mobil di JCC, melihat harga mobil tinggi,tiba-tiba anda merasa betapa pendapatan anda tersebut tidak ada artinya. Anda dikatakan terserang “kemiskinan relative” sekali lagi kemiskinan relative bisa dialami siapa saja termasuk mereka yang seacara pendapatan berada di atas garis kemiskinan.

Adapun factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan relative antara lain

• Kesenjangan social yang berlebihan,ini mungkin berhubungan dengan strata social
• Ketidak adilan strukural
• Effect pameran barang-barang konsumtif (demonstration effects)

Teknologi Tepat Guna dan Produk Tepat Guna

Suatu definisi  TNC yang sangat luas dikemukakan oleh United Nations on Economic and Social Council ( UNESC ) yakni “semua perusahaan yang mengendalikan aset-aset , pabrik-pabrik, tambang-tambang, alat-alat kantor dan sejenisnya di dua negara atau lebih”. Namun demikian, biasanya istilah tersebut terbatas bagi perusahaan-perusahaan yang mengendalukan produksi paling tidak di satu Negara asing ( Hoot & Young, 1979 ). Istilah tersebut kadang kala dikualifikasikan melalui penetapan bahwa perusahaan-perusahaan harus memiliki suatu tingkat yang minimum dari kegiatan luar negerinya, dalam jumlah Negara tempat TNC tersebut beroperasi atau proporsi produksi, asset-aset atau tenaga kerja ( employment ) di luar negeri, dan sebagai konsekuensinya TNC tersebut semestinya mempunyai suatu ukuran minimum tertentu. Oleh karena itu, sebagai misal, The Harvard Business School Multinational Enterprise Project mendefinisikan suatu perusahaan AS sebagai suatu perusahaan multinasional jika perusahaan tersebut terdaftar dalam 500 perusahaan terbesar dalam majalah fortune dan mempunyai cabang-cabang di enam Negara atau lebih.

Kelompok pro TNC

1.      Kaum neo klasik

Hampir semua pendukung investasi asing ( TNC ) mendasarkan alasannya pada teori ekonomi neo klasik. Para tokohnya adalah : Reuber, Vernon, Rugman, dan Balasubramanyam.

            Inti pemikirannya : pertama, mereka menganggap bahwa TNC merupakan pengalokasian sumberdaya yang efisien secara internasional sehingga akan memaksimumkan kesejahteraan dunia. Dan yang kedua adalah bahwa mereka percaya bahwa investasi langsung dari TNC adalah superior dari semua alternatif yang baik ( feasible )

2.      Kaum neo fundamentalis

Para tokoh neo fundamentalis ini adalah : Warren, Emmanuel, dan Schiffer.

Tesis utama kelompok ini pengaruh imperialisme terhadap NSB adalah progresif, dalam artian bahwa imperialisme bisa membangun kekuatan-kekuatan produktif di NSB. Kelompok ini mengatakan bahwa investasi asing swasta di NSB secara ekonomis bermanfaat jika terlepas dari tindakan-tindakan pengadilan pemerintah dan investasi tersebut harus dianggap bukan sebagai penyebab ketergantungan tetapi lebih sebagai alat untuk memperkuat dan difersifikasi dari Negara tuan rumah oleh karena itu ia akhirnya akan mengurangi ketergantungan dalam jangka panjang.

Kelompok ini mendukung tiga asumsi utama dari pandangan kaum neo klasik mengenai investasi asing yaitu pertama, modal asing dipandang sebagai pelengkap bagi modal local bukan menggantikan usaha-usaha pribumi. Kedua peningkatan persaingan internasional terutama diantara TNC-TNC manufaktur, yang telah meningkatkan kekuatan tawar-menawar ( Bargaining Power ) dari NSB memungkinkan NSB tersebut untuk mengurangi penerimaan monopoli TNC-TNC tersebut dan untuk mendapatkan teknologi ( Transfer of Technology ). Akhirnya, TNC dianggap bukan hannya sebagai penambahan sumberdaya local yang sudah ada tetapi juga membangkitkan suberdaya local tambahan atau meningkatkan penggunaan sumberdaya yang sebelumnya belum dimanfaatkan.

Peranan TNC dalam perekonomian dunia ada 2 cara yang pertama adalah secara kuantitatif yakni menyoroti ukuran besarnya perusahaan-perusahaan tersebut dan pengaruh mereka terhadap produksi dunia,investasi asing,penciptaan teknologi,keuangan dan perdagangan. Yang kedua adalah secara kulitatif yakni melihat pertumbuhan TNC sebagai suatu proses yang kaitanya dekat sekali dengan system kapitalis

Kelompok anti TNC

·         Kaum Global Reach

Para tokoh dari kelompok ini adalah Barnet & Muller,Streeten,Lall,Helleiner,Newfarmer, pandangan mereka menganggap TNC sebagai salah satu penyebab terpenting dari adanya ketidak sempurnaan pasar jadi bukan sebagai perusahaan yang bisa merangsang persaingan untuk terciptanya efisiensi.yang kedua TNC dianggap sering mengganti (substitute) bukan melengkapi (complement) factor-faktor produksi local.

·         Kaum Neo Imperialis

Para tokoh dari kelompok ini adalah Baran,Sweezy,Magdoff,Girvan,Sunkel,dan Frank.Inti pemikiran kelompok mereka menganggap TNC merupakan penyebab lahirnya monopoli-monopoli di dunia dan yang kedua invetasi asing di LDC berperan sebagai ‘penghalang pembangunan’ atau ‘pembangunan keterbelakangan’

Teknologi tepat guna

 kelompok non-Marxis mendefinisikan ketepat-gunaan dalam arti aspek material yang menyangkut teknik tersebut.ini dapat di definisikan baik secara sempit dalam arti proposi factor produksi (menurut Neo Klasik) atau secara lebih luas dengan memasukan variable-variable tambahan seperti skala produksi dan jenis produksi. Sementara itu bagi Neo-fundamentalis teknologi tepat guna adalah teknologi maju,sedangkan menurut kelompok Neo-imperialis malah mempertanyakan “tepat-guna untuk siapa?”, dan mereka berkesimpulan bahwa teknologi sosialis lah yang tepat guna untuk NSB.

Apakah suatu teknik akan tepat guna ataukah tidak tergantung kepada kisaran yang tersedia (teknologi yang sudah ada ),pemilihan teknik-teknik tertentu oleh TNC,dan adaptasi teknik-teknik tersebut.Kaum Neo Klasik memandang bahwa suatu kisaran teknik produksi ada seperti yang di lukiskan kemungkinan-kemungkinan subtitusi antara modal dan tenaga kerja di bawah keadaan pasar persaingan sempurna perusahaan-perusahaan memilih kombinasi modal dan tenaga kerja yang optimal pada suatu tingkat biaya factor-faktor produksi relative.pemilihan teknik-teknik yang sangat padat modal ( capital-intensive ) biasanya di hubungkan dengan adanya campur tangan pemerintah. Secara lebih khusus,kebijaksanaan – kebijaksanaan yang memurahkan biaya modal atau meningkatkan biaya tenaga kerja di anggap sebagai factor utama yang membatasi rangsangan untuk mengunakan teknik – teknik yang lebih padat tenaga kerja ( labour-intensive). Factor kedua adalah juga terletak pada pintu pemerintah Negara tuan rumah yakni tidak adanya persaingan di pasar-pasar NSB yang disebabkan oleh factor tingginya tingkat proteksi (tarif).

Pendekatan Global Reach menegaskan bahwa sifat perubahan teknologi di Negara-negara kapitalis maju menunjukan bahwa kisaran teknik yang tersedia adalah lebih sempit ketimbang anggapan kaum Neo klasik. Sesungguhnya beberapa industry cenderung mempunyai kekakuan-kekakuan teknis yang membatasi lingkup pebggantian modal untuk tenaga kerja.namun demikian walaupun ruang lingkup pilihan teknik-teknik yang menggunakan TNC adalah menyimpang (bias) dari teknik-teknik yang paling tepat guna bagi NSB.

Ada 3 penyebab yang saling berkaitan dalam menilai kegagalan TNC untuk menggunakan teknik-teknik yang lebih tepat guna.pertama,sering disebutkan bahwa satu diantara penyebab utama dari keuntungan TNC yang memungkinkan mereka untuk tumbuh adalah pemilikan mereka akan teknologi maju yang bisa di terapkan hanya degan sedikit penyesuain di daerah yang berbeda. Oleh karena itu tidaklah bisa diharapkan bahwa mereka ( TNC ) akan melakukan perubahan-perubahan yang biayanya mahal hanya untuk menyesuaikan diri dengan pasar yang relative kecil di NSB,atau mengambil manfaat dari perbedaan biaya tenaga kerja yang hanya merupakan bagian yang sangat kecil dari biaya total produksi.

Penyebab kedua adalah kekuatan pasar TNC yang memungkinkan mereka untuk mengalihkan biaya yang tinggi dari teknologi yang tidak tepat guna tersebut kepada konsumen di NSB. Dan penyebab yang ketiga adalah bahwa jika suatu bentuk produk telah ditentukan maka hanya ada sangat sedikit pilihan teknik, sehingga TNC-TNC yang ingin memasarkan produk-produk internasional mereka mungkin terkendalai secara ketat dalam memilih teknik-teknik yang tepat guna. Suatu maslah yang, baik pendekatan Neo Klasik maupun Global Reach,sepakat adalah kepercayaan kepada otomalitas dari perekonomian kapitalis yang kompetitif.teknik-teknik yang dibahwa optimnal yang digunakan di NSB timbul karena adanya ketidaksempurnaan pasar yang secara eksogenous disebabkan oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah secara endogenous disebabkan kekuatan monopoli dari TNC itu sendiri

Produk Tepat Guna

Berkaitan dengan perdebatan tentang teknologi tepat guna adalah produk tepat guna (appropriate) menurut kelompok Global Reach dan Non Imperialis, TNC cenderung untuk memproduksi produk-produk mewah yang hanya bisa dijangkau oleh kaum elite local sementara untuk mereka sendiri (TNC) mengabaikan kebutuhan pokok (basic needs) dari sebagaian besar penduduk sebagai akibatnya TNC tersebut dianggap ikut memelihara ketidak merataan pendapatan. Tanggap terhadap kritik tersebut dating dari kelompok pro TNC,baik Neo Klasik maupun Neo Fundamentalis. Mereka mengatakan bahwa permasalahannya adalah terletak pada stuktur distribusi di NSB namun demikian,bisa juga diterima suatu anggapan dasar bahwa TNC terutama sekali berproduksi untuk kelompok kecil elite NSB dan dalam melakukan itu mereka meremehkan perembesan dampak TNC tersebut. Dalam kenyataanya internasional modal cenderung untuk menyeragamkan (standardize) pola konsumsi dari sebagian besar penduduk dunia bukan produksi mobil atau TV berwarna saja yang mempunyai dampak terhadap konsumsi NSB tetapi pengenalan coca-cola,susu kaleng bayi, rokok-rokok gaya Amerika juga menjangkau konsumen pendapatan rendah.

Lebih dari itu kelompok Global Reach mengajukan suatu alas an yang lebih canggih untuk mendukung pandangan bahwa produk TNC adalah tidak tepat guna untuk NSB. Hal ini hamper sama dengan pendapatan bahwa teknologi produksi yang digunakan oleh TNC adalah tidak tepat guna. Mereka mengatakan bahwa produk-produk baru yang dikenalkan di Negara maju cenderung semakin menekankan kepada karakteristik produk suatu masyarakat pendapatan-tinggi (mewah) sebagai lawan dari pendapatan-rendah (kebutuhan pokok). Ini membuat teknologi produksi cenderung untuk semakin padat modal sepanjang waktu.

Pengenalan produk-produk baru di NSB bisa menyebabkan penurunan kesejahteraan konsumen yang berpendapatan rendah jika hal tersebut melibatkan penggatian produk yang sudah ada yang karakteristiknya lebih berorientasi kepada kebutuhan pokok daripada barang mewah. Terhadap pendapat ini kita dapat mengatakan bahwa secara umum produk-produk baru tersebut memperluas pilihan konsumen.dan bukti-bukti empiris menunjukan bahwa pengenalan produk-produk baru tersebut secara umum memang memperluas pilihan konsumen.